Hot Topic

RI Kembali Masuk Dalam Catatan Buruk HAM Dunia


RI Kembali Masuk Dalam Catatan Buruk HAM Dunia
15 Mei 2014

Metroterkini.com - Indonesia kembali masuk dalam catatan buruk terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dunia. Hal ini termuat dalam laporan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang disusun pelapor khusus, Maina Kiai. 

"(Ini) laporan tentang kondisi kebebasan berkumpul dan berorganisasi bagi kelompok-kelompok minoritas dan rentan," ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar dalam jumpa pers di Kantor KontraS, Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakpus, Kamis (15/5).

Menurut Haris, kekuatan terhadap laporan yang akan dibawa ke Dewan HAM pada Juli mendatang ini, berupa kekuatan moral dan kekuatan politis.

"Negara-negara di dunia kalau mau bekerja sama dengan Indonesia akan mengecek catatan-catatan tentang Indonesia, dari berbagai aspek, salah satunya tentang kondisi HAM-nya," tambah Haris.

Laporan ini berada dalam dokumen publik PBB bernomor A/HRC/26/29 tertanggal 14 April 2014. Terkait kasus-kasus di Indonesia terangkum pada halaman 13, poin 4, nomor 41. 

Isinya berbunyi: "Di Indonesia, sebagai contoh, kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah, Bahai, Kristen, Syiah menghadapi serangan fisik dari kelompok militan Islam dengan keterlibatan penanganan yang minimal dari pemerintah. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang mengukuhkan hak Jemaat GKI Taman Yasmin untuk mendirikan bangunan gereja mereka di Bogor, Jawa Barat, pemerintah daerah menyegel bangunan pada tahun 2010 dan sejak saat itu, menghalangi jemaat memasuki gereja mereka."

Laporan semacam ini juga sudah pernah muncul pada tahun 2012 dan 2013. "Jadi pasca 2012, 2013 ketika Indonesia dipertanyakan oleh banyak negara, sekarang 2014 muncul lagi. Artinya di setiap tahun tidak membaik situasinya," imbuh Haris.

Dengan adanya catatan seperti ini, Haris menyimpulkan bahwa pemerintahan SBY gagal dalam melindungi kelompok-kelompok minoritas.

"Catatan ini menegaskan bahwa SBY, pemerintahannya ga capable dan gagal memproteksi kelompok-kelompok minoritas," ujar dia,.

Laporan ini akan disampaikan ke Kemendagri. Harapannya Presiden SBY di masa terakhir pemerintahannya bisa melakukan tindakan nyata untuk melindungi keyakinan keagamaan kelompok minoritas. 

"Misalnya Kepres Perlindungan Kelompok Minoritas supaya ini memberi sinyal dan beban bagi Presiden ke depan siapapun dia. Bahwa kelompok-kelompok ini penting atau harus dikasih perlindungan. Sebetulnya 10 tahun pemerintahan SBY ini kondisi HAM di Indonesia kan cukup memprihatinkan," papar Haris.

Dalam jumpa pers ini, sejumlah perwakilan dari kelompok minoritas turut hadir. Mereka adalah Bona Sigalingging dari GKI Yasmin, Deden Sujana dari Ahmadiyah, dan Maysha dari OASE yang merupakan komunitas syiah.

"Hentikan permasalahan ini dari mulai bibitnya. Syukur-syukur Presiden SBY masih punya nyali untuk menyelesaikannya saat ini, kalau tidak akan ditransfer ke presiden berikutnya," harap Bona. [dtc]


Kunjungi Juga Versi Mobile di m.metroterkini.com


IKLAN ANDA INDEX
Berita Terkait INDEX
Andai Nokia Pakai Android

Andai Nokia Pakai..

Siapa sangka Nokia yang dulu adalah raja ponsel dunia yang dipuja, kini mengalami nasib buruk. Kewalahan bersaing di pasar


comments powered by Disqus